Medan, 28 Juni 2025 – pttogel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuat gebrakan di wilayah Sumatera Utara. Kali ini, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut. Setidaknya enam orang dikabarkan telah diamankan dalam operasi senyap tersebut, dan sejumlah ruangan penting di kantor BBPJN Sumut di Medan langsung disegel oleh tim penyidik KPK.
Penyegelan Ruangan Strategis BBPJN Sumut
Menurut informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, penyegelan dilakukan pada beberapa ruangan yang berada di dalam kompleks BBPJN Sumut, yang terletak di Jalan Sakti Lubis, Medan. Di antara ruangan yang disegel terdapat ruang kerja pejabat struktural, termasuk Kepala Balai dan pejabat pembuat komitmen (PPK).
Penyidik KPK terlihat menempelkan stiker segel dan garis pembatas bertuliskan “KPK – Dalam Pengawasan” di pintu ruangan, dan aktivitas di kantor tersebut pun mendadak terhenti. Beberapa pegawai tampak kaget dan memilih untuk keluar ruangan, sementara pihak keamanan BBPJN diminta untuk tidak menghapus atau menyentuh bukti-bukti yang ada.
baca juga: penampakan-puluhan-robot-pakai-atribut-polisi-mondar-mandir-di-monas-ada-apa
OTT yang Menjerat 6 Orang
OTT yang dilakukan KPK ini terjadi pada Jumat malam (27 Juni 2025) hingga Sabtu dini hari. Enam orang berhasil diamankan, termasuk di antaranya adalah pejabat dari BBPJN Sumut, rekanan swasta, dan pihak yang diduga sebagai perantara suap. Mereka langsung dibawa ke Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan awal sebelum diterbangkan ke Jakarta untuk proses lebih lanjut.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangan resminya mengatakan bahwa OTT ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat mengenai dugaan suap terkait proyek infrastruktur jalan nasional di Sumatera Utara.
“Benar, KPK telah melakukan tangkap tangan di wilayah Sumut. Sejumlah uang tunai turut diamankan sebagai barang bukti awal. Saat ini para pihak sedang menjalani pemeriksaan intensif,” ujar Ali Fikri kepada wartawan.
Dugaan Suap Proyek Jalan Nasional
Sumber dari internal KPK menyebut bahwa kasus ini berkaitan erat dengan proyek peningkatan jalan nasional di kawasan Sumatera Utara. Diduga telah terjadi praktik suap antara pihak penyedia jasa konstruksi dan oknum pejabat di BBPJN Sumut agar proyek dimenangkan oleh perusahaan tertentu.
Nilai proyek yang dipermasalahkan ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Dalam proses tender dan pelaksanaan proyek tersebut, disinyalir terdapat pengaturan pemenang lelang, mark-up anggaran, dan pemberian fee proyek kepada sejumlah oknum.
“Modus seperti ini sebenarnya bukan hal baru di sektor pengadaan proyek infrastruktur. Tapi KPK tengah menelusuri jaringan dan pihak lain yang terlibat,” ujar seorang sumber anonim dari internal KPK.
Reaksi Publik dan Pemerintah Daerah
OTT yang dilakukan KPK ini sontak menggegerkan publik Sumatera Utara. Banyak pihak mengapresiasi langkah cepat KPK dalam membongkar dugaan korupsi di sektor infrastruktur yang selama ini menjadi sorotan.
Wakil Gubernur Sumatera Utara menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK dan akan mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi.
“Kita harus bersikap transparan dan tidak mentolerir praktik suap atau korupsi. Pemerintah daerah akan membantu jika dibutuhkan,” kata Wakil Gubernur dalam pernyataannya kepada media.
Langkah Selanjutnya
Hingga saat ini, keenam orang yang diamankan masih berstatus sebagai terperiksa. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka, apakah akan dinaikkan menjadi tersangka atau tidak. KPK juga belum merinci jumlah uang yang diamankan serta dari siapa dan kepada siapa aliran dana itu terjadi.
Namun besar kemungkinan dalam waktu dekat, KPK akan menggelar konferensi pers untuk memaparkan hasil pemeriksaan awal dan menjelaskan duduk perkara kasus ini secara rinci.
Jika terbukti, kasus ini bisa menjadi pintu masuk bagi pengusutan lebih besar terhadap mafia proyek infrastruktur di Indonesia, khususnya yang melibatkan pejabat di lingkup Kementerian PUPR.
Penutup
OTT KPK terhadap pejabat BBPJN Sumut kembali menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi masalah akut dalam pembangunan infrastruktur di tanah air. Upaya pencegahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek harus diperkuat agar dana publik benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk memperkaya segelintir orang.
Kita nantikan langkah lanjutan dari KPK dalam menuntaskan kasus ini. Masyarakat pun berharap bahwa operasi ini bukan hanya menghentikan pelaku di permukaan, tapi juga mengungkap aktor besar di balik layar yang selama ini mempermainkan anggaran negara.
sumber artikel: www.september2018calendar.com
